POLSEK TEMPUREJO POLRES JEMBER MENGAMANKAN SEORANG PEMUDA SEDANG MENGKONSUMSI PIL YANG BERLOGO Y

POLSEK TEMPUREJO POLRES JEMBER MENGAMANKAN SEORANG PEMUDA SEDANG MENGKONSUMSI PIL YANG BERLOGO Y

Laporan : M. Roby

Bedah Kasus

JEMBER - Saat melaksanakan patroli Polsek Tempurejo Polres Jember mengamankan seorang pemuda sedang mengkonsumsi Pil yang berlogo Y, dan di temukan pada dirinya sebanyak 2 klip atau 10 butir,setelah dilakukan introgasi ternyata Pil tersebut dibeli dari seseorang  yang bernama MUSTAKIM Bin TRIMO yang beralamat di Ds. Jatimulyo,Kec.Jenggawah,Kab. Jember.

Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Kanit Reskrim beserta anggota melakukan penangkapan terhadap tersangka  A/n.  MUSTAKIM BIN TRIMO  hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib, yang kedapatan menyimpan dan  menjual barang berupa okerbaya jenis DMP warna Kuning sebanyak 88 klip (880 butir), 2 klip (10 butir) pil jenis Trihexphenidyl warna putih yg berlogo "Y" serta uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- dan selanjutnya tersangka serta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Tempurejo Jember untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.

PERUSAHAAN SAWIT BERKAH ATAU MASALAH

Laporan Afrizal
Sambas,bedahkasus
Gonjang ganjing permasalahan masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit+(plus) pemerintah bukan lah hal yang baru di Kab.Sambas mungkin saja ini terjadi di seluruh pelosok negeri,yang ada di Indonesia yang aneh nya jarang sekali keberpihakan itu ada pada masyarakat melainkan yang di dapat masyarakat adalah kesedihan dan kekecewaan yang seharusnya dengan berdirinya perusahaan kelapa sawit,di daerah daerah dapat menopang perekonomian dan mensejahterakan masyarakat sekitar,bukan membuat permasalahan permasalahan baru karena seharusnya dengan berdirinya perkebunan dan pertanian,adalah merupakan penyumbang terbesar(PDRB) Produk Domestik Regional Bruto,sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan artinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun kenyataan yang terjadi lagi lagi konflik,baik itu perusahaan dengan masyarakat maupun dengan pemerintah yang sebagai pembuat kebijakan terhadap peraturan diadakan antara masyarakat maupun perusahaaan karena baru baru ini,sempat ketua DPC lembaga lidik bapak Syed Muhamad Muslim dengan panggilan sehari hari bpk.Muslimin mengikuti perjalanan permasalahan yang terjadi di desa tempapan hulu dengan perusahaan sawit dari Pt Laik di dusun dadau yang pada saat itu hadir,rombongn tim fasilitasi dari Kabupaten bpk.Hazarudin dari Perkebunan turut hadir juga dari Danramil bpk.Raihan Kapolsek Galing bpk.Dwi dan Camat Galing bpk.Apian Paudi dan perwakilan perusahaan bpk.Julius serta Kepala Desa Tempatan Hulu bpk.Dulhadi serta seluruh perangkat desa lain juga tidak ketinggalan untuk turut ikut ke lapangan melihat dan mengadakan cek dan ricek kebenaran dari pokok permasalahan yang terjadi,adapun awal dari permasalahan tersebut menurut bapak Burhan sebagai masyarakat setempat ,adanya permohonan dari masyrakat desa Tempapan hulu dusun Dadau terhadap Pt Laik agar membuat badan jalan dari dusun dadau menuju pt.laik .yang merupakan jalan alternatif warga dusun dadau menuju perusahaan untuk bekerja.di pt.laik tersebut yang itu merupakan semua janji perusahaaan terhadap masyarakat bila berdiri nya perusahaan untuk ikut mensejahterakan masyrakat sekitar namun itu semua hanya akan menjadi impian masyarakat dusun dadau desa tempapan hulu.Jika alasan yang di lontarkan perusahaan adalah kawasan tersebut merupakan kawasan lahan gambut,menurut bpk.Syed Muhamad Muslim untuk menanggapi pertanyaan  masyarakat kalau lah itu menyangkut atau yang berhubungan dengan aturan pemerintah itu semua proses nya agak sulit karena selama ini belum ada kebijakan pemerintah daerah yang mengambil suatu kebijakan yang mengarah kepada masyarakat menyangkut permasalahan masyarakat dengan perusahaan,kalau lah itu benar benar lahan gambut untuk itu tim dari kabupaten bersama pihak perusahaan dan Kepala Desa serta masyarakat mencoba turun ke lapangan,dan ikut serta juga bpk Muslimin dari lembaga lidik anti korupsi untuk mencari benang merah dari permasalahan tersebut.dengan berjalan kaki sejauh 2 km lebih,perjalanan untuk sampai ke perbatasan antara dusun Dadau dengan perusahaan namun di dalam perjalanan tim tidak menemukan dan melihat adanya lahan gambut di sepanjangan jalan.yang konon itu di jadikan alasan perusahaan untuk tidak mengabulkan permohonan masyrakat .dan memang benar menurut penjelasan bapak Hazarudin kawasan yang penuh dengan kebun karet,itu termasuk kawasan lahan gambut timbul pertanyaan bahwa sejauh mana kah pengetahuan pemerintah,tentang lahan gambut tersebut dan dari mana dasar nya mengatakan bahwa itu lahan gambut.Menurut bpk Burhan sebagai masyarakat  Dusun Dadau desa tempapan sistem hukum sejati nya cara negara berdemokrasi mencegah praktek pemerintah yang sewenang wenang,dari diskriminatif hukum sebagai rangkaian peraturan harus di patuhi masyarakat seharus nya di keluarkan oleh pihak yang berwenang,sesuai dengan standar hukum seharusnya tidak hanya berlandaskan prosedur formal,peraturan hukum harus terbuka,relatif dan stabil berdasarkan undang undang dan harus memperhitungkan nilai nilai di masyarakat.

PEMPROV JATIM YAKIN STRATEGI PENDIDIKAN DOUBLE TRACK PENUHI SOLUSI DUNIA KERJA

Laporan Katmi
Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakin sistem pendidikan double track yang selama ini diberlakukan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan SMA atau SMK dan mampu menjawab kebutuhan industrial di era milenial.

Hal itu dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam rapat koordinasi Kepala Sekolah SMA Negeri dan swasta se-Jawa Timur, di Hotel Mercury Surabaya, Senin (23/4). 

Soekarwo mengungkapkan, bahwa sistem pendidikan yang memakai strategi double track mendapatkan penghargaan dan peringkat terbaik secara nasional. “Jatim mendapatkan peringkat nomer satu, dengan daya saing pendidikan di Indonesia dengan cara double track strategi,” ungkapnya.

Untuk menunjang sistem tersebut, ia berharap para kepala sekola SMA maupun SMK membuat langkah kongkret untuk mengembangkan kualitas pendidikan salah satunya menerapkan sistem double track. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar pihak sekolah juga memperhatikan kesehatan dan kualitas gizi anak didik. “ Tagline kita pembangunan strategi pendidikan berdaya saing,” tambahnya.

Terkait kebutuhan dunia kerja dan untuk mengurangi angka pengangguran, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah menyiapkan konsep pendidikan link and match di SMK /SMA. Untuk SMK akan dilakukan kerjasama dengan industri linear, sedangkan untuk SMA akan dibuatkan program.“ Ada pilihan untuk sma agar memilih program yang di senangi tinggal memilih harinya saja,” tambahnya.

Ia yakin program link and match di dunia pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan kerja industri, sebab menurutnya saat ini masih ada sembilan puluh ribu tenaga kerja di industri yang belum bisa di isi karena belum terpenuhinya kompetensi dan hal dimiliki lulusan SMA/SMK. “Program ini adalah solusi bagaimana double track mengisi kekosongan,” tegasnya.

Pelayanan Kantor Bersama Samsat Bangil pasuruan Sangat Baik

Jatim – Kantor Bersama  Samsat Bangil (Sistem Administrasi Satu Atap pasuruan ) patut di acungi jempol, karena pelayanannya sangat memuaskan terutama di pelayan pengesahan STNK . Begitu banyaknya masyarakat bangil yang mengapresiasi pelayanan kantor bersama samsat Bangil Pasuruan.

Kepala satuan lalulintas (kanit Regident) polres Pasuruan  saat di konfirmasi  Iptu Yudhi Anugrah Putra S.I.K mengatakan untuk pelayanan samsat Pasuruan kami harapkan yang terbaik dan kami selalu memberi himbauan kepada petugas samsat Pasuruan agar selalu memberikan pelayan terbaik selain itu tidak mempersulit masyarakat dalam pengurusan dalam pelayanan pengesahan STNK jelasnya.
, karena kami selaku pelayanan yang di percaya masyarakat maka itu kami harus  membangun pelayanan yang terbaik kepada samsat bangil pasuruan selain itu kami bersihkan yang namanya pungutan liar, terangya.

Ditempat terpisah kanit Regitrasi dan Identifikasi (kanit regident) polres bangil pasuruan Iptu Yudhi Anugrah Putra S I K, menjelaskan terkait pelayanan cek fisik kendaraan ganti nomor polisi atau balik nama dan lain-lain, selalu kami berikan yang terbaik dan cepat agar masyarakat bisa merasakan kepuasan terhadap pelayanan kantor bersama samsat bangil jelasnya.

MMC OUTSIDERS BANYUWANGI

Laporan Supriyanto
Banyuwangi,bedahkasus,
Mmc Outsiders Banyuwangi mengadakan tasyakuran pada Minggu malam.Untuk acara Anniversary ke 1 outsiders Banyuwangi,acara tersebut bertujuan untuk mempererat silahturahmi antar club se Kabupaten Banyuwangi yang juga di hadiri klub Mmc Outsiders  Mojokerto. Acara di laksanakan di rumah kediaman Bapak Rijal selaku pengurus Mmc Outsiders Banyuwangi dan acara di hadiri kurang lebih 100 anggota,Alhamdulillah berjalan dengan lancar tidak ada halangan sedikit pun kata Bapak Rijal selaku Wingsguard. Di sela acara tasyakuran, wartawan Bedah Kasus mewawancarai salah satu pengurus klub Mmc Outsiders Banyuwangi Bapak Bayu,selaku Head,beliau mengatakan bahwa kita selaku klub Mmc Outsiders Banyuwangi mengadakan tasyakuran dan selanjutnya punya agenda pasti acara baksos bakti sosial untuk santunan anak yatim dan fakir miskin,yang akan di ikuti club motor kostum & klasik, dan juga klub Mmc Outsiders Banyuwangi tidak lupa juga mengajak club the rats,black dogs jbi laros dan tamu kehormatan mewakili club motor klasik yaitu CB kalipuro( blambangan)dan tidak lupa pula Mmc Outsiders Mojokerto keliling banyuwangi sekalian untuk menyantap salah satu makanan khas Banyuwangi yaitu sego cawok.

OPERASI KETAT DI KTL PATUNG KUDA BANYUWANGI

Laporan Supriyanto
Banyuwangi, bedah kasus
Operasi Ketat ini di lakukan  pukul 07.00 wib hari Senin, 23/4/2018, hampir di setiap daerah untuk mengantisipasi para pengguna jalan terutama bagi roda 2 dan 4 itu banyak sekali terjadi tilangan - tilangan di tempat, sebab ada faktor kesengajaan dalam berkendara atas kelalaian seperti, kurang lengkap surat - suratnya ataupun tidak memiliki SIM ( Surat Izin Mengemudi ).

Penjelasan dari Kanit Lantas IPDA Taufan Akbar, SH mengatakan dalam kegiatan Operasi ini, kita melaksanakan rutin opensif sesuai perintah Kapolres Banyuwangi dengan sasaran barang - barang yang di larang seperti  Sajam ( Senjata Tajam ), Narkoba dan ada yang berbau miras itu tidak di perbolehkan untuk berkendara.

Kami lakukan kegiatan ini perlunya untuk mengkondisikan Tertib Lalu Lintas supaya dalam keadaan aman dan kondusif.  Adapun hal yang terpenting kita kondisikan untuk para pengguna roda 2 dan 4 untuk memeriksa kelengkapan seperti surat - surat STNK, SIM dan sebagainya untuk mengantisipasi bagi para pengguna jalan supaya aman dan terkendali.

Maksud daripada tujuan adalah, kita yang pertama ini kan dalam rangka SPPT, sistem lain sesuai target angka kecelakaan yang mana pada bulan - bulan ini sering terjadi Laka Kecelakaan meningkat di Kabupaten Banyuwangi.
Jadi untuk menetralisir menekan dari tingginya angka Kecelakaan, disebabkan atas kelalaian  bagi pengguna jalan, tuturnya.

Untuk arahan kedepannya adanya Opensif, kegiatan rutin ini masyarakat Banyuwangi atau bagi pengendara khususnya roda 2 maupun  roda 4 bisa lebih tertib kembali, sehingga terciptanya Kasat ICAL Lantas di Kabupaten Banyuwangi tetap terjaga dan tetap kondusif.

Kemudian saya menghimbau kepada masyarakat pada umumnya khususnya di Banyuwangi ini, supaya di jaga kedisiplinannya sebelum berangkat kita terlebih dulu periksa kendaraannya, paling tidak yang sering terjadi atas kecerobohan masalah kelengkapan surat - surat kadang tidak di bawa dan tidak punya SIM itu yang sering kita temui di jalan, bahkan ada gak pakai helm, paparnya.

BAGI UNTUNG BIKIN RAKYAT BINGUNG

Laporan Afrizal
SAMBAS
Sejak dari tahun 2013 sampai saat ini banyak nya pembangunan,di Kab.Sambas di bangun ada yang setengah berjalan terhenti,ada yang sudah jadi tapi tidak berfungsi di biarkan begitu saja,dengan bermacam-macam dalih alasan mulai dari kurangnya dana,ada masalah dengan masyarakat sekitar bisa jadi mungkinkah adanya dugaan dugaan,terjadi nya korupsi anggaran yang menimbulkan sebuah tanda tanya,ini lah yang terjadi dan banyak alasan yang timbul.Namun menurut pandangan beliau bapak Syed Muhammad Muslim yang sering di sapa Muslimin,apa pun alasan mestilah masuk dalam aturan pemerintah,dan apa pun kegiatan pembangunan yang telah di laksanakan semua itu butuh rencana terlebih dahulu jangan asal rencana dengan bahasa umumnya semua bisa di atur karena dana yang telah di pakai untuk pembangunan menggunakan uang rakyat.Karena gagal berencana sama juga merencanakan kegagalan,banyak segilintir bangunan yang di bangun hanya sia-sia.yang harus kebanyakan biaya di kerenakan pekerjaan yang sangat detail saja,kita berhadapan dengan kegagalan apa lagi dengan suatu tindakan yang asal asalan,tanpa adanya kajian perencanaan ,menurut bapak Syed Muhamad Muslim di sini lah peran masyarakat untuk menjadi lebih penting,di dalam pembangunan terutama sekali dalam hal pengawasan di karanakan masyarakat yang merupakan penyumbang pad(pendapatan asli daerah).terhadap pemerintah melalui pajak dan retribusi untuk demi pembangunan yang telah sedang dan akan di laksanakan  bukan hal tersebut adalah sebuah hal yang sangay "urgeny"dan substansial bagi pemerintah berdasarkan asas hukum demokrasi untuk itu penting nha pengawasan terhadap birokrasi  sebagai bentuk akuntabilitas publik di dalam good goverment dan clear goverment dan birokrasi yang dinamis sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan sudah sepantas nya kita sebagai masyrakat yang baik untuk mengawasi dan mempertanyakan menyangkut bidang pembangunan maupun berupa bantuan,yang tidak berpenghujung seakan akan tidak ada nya pengawasan sama sekali.mulai dari kegagalan pembangunan(mangkrak),dan seperti bantuan barang ,dana bos,dana desa dan sebagai nya.seolah olah terbiar begitu saja,yang seakan akan tanpa pengawasan sehingga terjadi lah kesemena menaan.baik dari anggaran maupun kekuasaan ini sudah menjadi di lema siapa yang mengontrol dan siapa yang di kontrol,siapa yang harus menegakkan hukum dan apa yang di tegak kan,bukan kah kalau hal ini terjadi bisa menjadi pr buruk bagi pemerintah daerah kita dan akan terkesan lemah dan kurang aktip dalam birokrasi pembamgunan pemerintah daerah di karenakan lemah nya pengawasan yang seakan akan seperti pembiaran,dan penegakan hukum yang mungkin di duga ada nya sistem praktek bagi bagi makan.

Bukan kah jelas mengacu dengan undang undang di nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional salah satu nya adalah menghubungkan dan menylaraskan perencanaan,pengangaran,pelaksanaan,pengawasan,dan mengoptimalkan masyarakat serta memanfaat kan sumber daya dengan sebaik baik nyan .Bukan sebalik nya banyak nya pembangunan maupun bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga membuat persoalan namun banyak yang tidak terselesaikan kan bahkan ada yang terbengkalai.(lsm lidik anti korupsi).