BAGI UNTUNG BIKIN RAKYAT BINGUNG

Laporan Afrizal
SAMBAS
Sejak dari tahun 2013 sampai saat ini banyak nya pembangunan,di Kab.Sambas di bangun ada yang setengah berjalan terhenti,ada yang sudah jadi tapi tidak berfungsi di biarkan begitu saja,dengan bermacam-macam dalih alasan mulai dari kurangnya dana,ada masalah dengan masyarakat sekitar bisa jadi mungkinkah adanya dugaan dugaan,terjadi nya korupsi anggaran yang menimbulkan sebuah tanda tanya,ini lah yang terjadi dan banyak alasan yang timbul.Namun menurut pandangan beliau bapak Syed Muhammad Muslim yang sering di sapa Muslimin,apa pun alasan mestilah masuk dalam aturan pemerintah,dan apa pun kegiatan pembangunan yang telah di laksanakan semua itu butuh rencana terlebih dahulu jangan asal rencana dengan bahasa umumnya semua bisa di atur karena dana yang telah di pakai untuk pembangunan menggunakan uang rakyat.Karena gagal berencana sama juga merencanakan kegagalan,banyak segilintir bangunan yang di bangun hanya sia-sia.yang harus kebanyakan biaya di kerenakan pekerjaan yang sangat detail saja,kita berhadapan dengan kegagalan apa lagi dengan suatu tindakan yang asal asalan,tanpa adanya kajian perencanaan ,menurut bapak Syed Muhamad Muslim di sini lah peran masyarakat untuk menjadi lebih penting,di dalam pembangunan terutama sekali dalam hal pengawasan di karanakan masyarakat yang merupakan penyumbang pad(pendapatan asli daerah).terhadap pemerintah melalui pajak dan retribusi untuk demi pembangunan yang telah sedang dan akan di laksanakan  bukan hal tersebut adalah sebuah hal yang sangay "urgeny"dan substansial bagi pemerintah berdasarkan asas hukum demokrasi untuk itu penting nha pengawasan terhadap birokrasi  sebagai bentuk akuntabilitas publik di dalam good goverment dan clear goverment dan birokrasi yang dinamis sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan sudah sepantas nya kita sebagai masyrakat yang baik untuk mengawasi dan mempertanyakan menyangkut bidang pembangunan maupun berupa bantuan,yang tidak berpenghujung seakan akan tidak ada nya pengawasan sama sekali.mulai dari kegagalan pembangunan(mangkrak),dan seperti bantuan barang ,dana bos,dana desa dan sebagai nya.seolah olah terbiar begitu saja,yang seakan akan tanpa pengawasan sehingga terjadi lah kesemena menaan.baik dari anggaran maupun kekuasaan ini sudah menjadi di lema siapa yang mengontrol dan siapa yang di kontrol,siapa yang harus menegakkan hukum dan apa yang di tegak kan,bukan kah kalau hal ini terjadi bisa menjadi pr buruk bagi pemerintah daerah kita dan akan terkesan lemah dan kurang aktip dalam birokrasi pembamgunan pemerintah daerah di karenakan lemah nya pengawasan yang seakan akan seperti pembiaran,dan penegakan hukum yang mungkin di duga ada nya sistem praktek bagi bagi makan.

Bukan kah jelas mengacu dengan undang undang di nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional salah satu nya adalah menghubungkan dan menylaraskan perencanaan,pengangaran,pelaksanaan,pengawasan,dan mengoptimalkan masyarakat serta memanfaat kan sumber daya dengan sebaik baik nyan .Bukan sebalik nya banyak nya pembangunan maupun bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga membuat persoalan namun banyak yang tidak terselesaikan kan bahkan ada yang terbengkalai.(lsm lidik anti korupsi).