Bedahkasus Menindak lanjuti hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah Konsel terkait penyaluran Dana Desa (DD) Tahap pertama pada 16 Kecamatan periode lalu, yang mana saat telah memasuki tahap 2 (dua) tanggal 26 - 29/1/2018 dengan sasaran berikutnya pada 9 Kecamatan, yang di mulai dari Kecamatan Konda, Wabup Konsel Dr. H. Arsalim Arifin, SE.,M.Si yang juga penanggung jawab pengawasan langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat monitoring dan evaluasi hasil penyaluran Dana Desa (DD) Tahun 2017 tersebut, di dampingi Kepala Inspektorat Konsel Mujahidin yang di hadiri para Camat, Kades dari 9 Kecamatan se-Konsel bersama Panitia Pejabat Komitmennya (PPK) bertempat di Aula pertemuan Kecamatan Konda, Jum'at (26/1/2018).
Mengawali rapat, Wabup Konsel H. Arsalim Arifin mengatakan pemeriksaan ini jangan di jadikan sesuatu yang menakutkan bagi para Kades dalam bekerja dan berkarya, tapi jadikan suatu pembelajaran atau evaluasi agar lebih berhati-hati dalam sistem pengelolaan DD di wilayahnya.
"DD banyak yang pantau, dan Inspektorat adalah pihak pertama yang akan menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut, dengan maksud untuk menyinkronkan perencanaan agar para Kades jangan sampai keliru dalam pengelolaan dengan hanya mengejar input - outputnya saja, yang seharusnya di perhatikan juga sisi outcome/mamfaat dari program tersebut," ujar Arsalim
"Saya berharap kehadiran Inspektorat bisa ikut menekankan pentingnya perencanaan dalam penggunaan DD agar tepat sasaran dan tidak di salah gunakan, dan kesalahan awal segera terdeteksi dan dilakukan perbaikan," tuturnya
"Jadi saya tekankan agar Kades lebih terbuka dan jujur dalam mengelola DD dengan mengikuti aturan dan prosedur sesuai UU, karena hasilnya akan di periksa sesuai fisik oleh inspektorat dan hasilnya akan di publikasikan kepada masyarakat," ucapnya.
Lanjutnya, ketika ada temuan dan tidak bisa di tolerir maka akan di lanjutkan ke gelar perkara, jika berhubungan masalah mala administrasi masih bisa di perbaiki, jadi kembali saya himbau kepada para Kades agar lebih teliti dan transparan serta akuntabel dalam mengelola dana pemerintah.
"Untuk pencairan DD jangan di akhir tahun lagi, karena ada aturan baru sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan DD, yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani 29 Desember 2017 lalu, merubah skema pencairan DD yang sebelumnya 60% di awal tahun dan 40% akhir tahun, adapun skema perubahan Tahun 2018 yakni 20% awal januari-maret, 40% akhir maret-akhir juni," ujarnya Arsalim
"Untuk pencairan terakhir sebesar 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat pekan Juli 2017 dengan syarat penyaluran tahap pertama dan tahap kedua sekurang-kurangnya 75%, serta penyerapannya telah mencapai 75%, dan pencapaian output mencapai 50%," jelas Arsalim
Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda Konsel ini mengatakan, jadi untuk mendukung program kementerian tersebut dan mengoptimalkan pengawasan pengelolaan DD, saya perintahkan kepada Kepala Inspektorat agar setiap pemeriksaan sesuai standar yang di terapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Seperti memberikan penghargaan Opini WTP setiap tahun bagi penyelenggara yang baik dan tertib Administrasi dan sesuai Fisik pembangunannya, sehingga merangsang para Kades dalam meningkatkan kinerja dan penggunaan DDnya," ucapnya
"Selain itu Pemda Konsel akan menggandeng pihak Akademisi profesional seperti Unhalu untuk terlibat dalam pemantauan DD agar pemeriksaan lebih komfrehensif," tutup Arsalim.(edison)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar